Karawang | Jelajahdesa.click – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Kabupaten Karawang dan Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di area penyeberangan H. Sukriyat, Dusun Kaum Jaya, Desa Puserjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Senin (18/05/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam agenda silaturahmi dan penyerapan aspirasi masyarakat itu dihadiri pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, warga Dusun Kaum Jaya, serta jajaran PAC PDI Perjuangan Kecamatan Telukjambe Timur.
Dalam sambutannya, panitia kegiatan Ferry Davis mengajak masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar secara langsung kepada wakil rakyat dari tingkat provinsi.
“Pada hari ini kedatangan anggota DPRD ini adalah silaturahmi. Mari kita dengarkan baik-baik penyampaian dari Kang Pipik. Jika ada keluhan terkait lingkungan silakan untuk disampaikan,” ujar Ferry Davis.
Sementara itu, Pipik Taufik Ismail mengaku baru pertama kali mengunjungi kawasan penyeberangan H. Sukriyat. Ia menegaskan, kegiatan tersebut bertujuan menjalin kedekatan dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi warga secara langsung.
“Ini baru kali pertama saya mendatangi penyeberangan ini. Kegiatan ini adalah silaturahmi sekaligus menjaring aspirasi masyarakat,” katanya.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Permasalahan sampah menjadi salah satu isu utama akibat padatnya penduduk dan minimnya fasilitas pembuangan sampah di wilayah tersebut. Masyarakat bahkan mengusulkan pembangunan tempat pembakaran sampah sebagai solusi sementara.
Selain itu, warga juga mengeluhkan pelayanan kesehatan, khususnya proses rujukan rumah sakit yang dinilai berbelit. Mereka menyebut pasien kerap harus berpindah-pindah rumah sakit karena keterbatasan ruang perawatan.
Tak hanya itu, masyarakat turut mempertanyakan mekanisme pengawasan proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran provinsi agar masyarakat tidak keliru dalam melakukan pelaporan maupun pengawasan antara kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi.
Dalam forum tersebut, warga juga meminta penjelasan terkait arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2027 agar masyarakat lebih memahami jalur penyampaian aspirasi pembangunan ke depan.
Persoalan kemacetan di jalur penghubung kawasan industri dan Perumahan Anggadita turut menjadi perhatian warga. Mereka berharap adanya solusi konkret terkait kondisi lalu lintas yang semakin padat di wilayah tersebut.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan harapan masyarakat yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.
