Bandung | Jelajahdesa.click — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Bale Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/4/2026). Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah serta integrasi layanan kesehatan sebagai prioritas pembangunan.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dari Karawang, Wakil Bupati H. Maslani hadir mewakili daerah, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Karawang.
Musrenbang kali ini mengusung semangat “Lembur Diurus, Kota Ditata” yang menitikberatkan pada keterpaduan pembangunan lintas wilayah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa sinkronisasi program antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan efektivitas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yang dinilai memiliki energi kuat dalam merespons kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, meski terjadi pengurangan transfer daerah, pembangunan tidak boleh terhenti.
“Tahun 2027 menjadi momentum penting. Sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diperkuat melalui kolaborasi dan sinergi, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Purn. Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa seluruh program daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta berlandaskan pada visi Astacita. Menurutnya, RKPD 2027 menjadi indikator penting dalam menentukan arah pembangunan jangka menengah daerah.
“Jawa Barat adalah motor penggerak nasional. Perencanaan ini menjadi fase krusial karena berada di masa paruh waktu RPJMD,” katanya.
Gubernur Jawa Barat juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak semata mengejar angka statistik, tetapi harus menyentuh akar persoalan masyarakat. Sejumlah sektor prioritas pun disoroti, termasuk penguatan layanan kesehatan yang terintegrasi dan merata di seluruh wilayah.
Melalui forum ini, pemerintah berharap perencanaan pembangunan 2027 mampu menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat di Jawa Barat.
(redaksi)
