Karawang, JELAJAHDESA.CLICK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Reses I Tahun Sidang 2025–2026 pada Senin (24/11/2025).
Agenda serap aspirasi tersebut digelar di Dusun Cikunir RT 001/RW 001, Desa Pusakajaya Selatan, Kecamatan Cilebar, dan menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan.
Kegiatan reses dihadiri oleh aparatur desa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta sejumlah warga yang datang menyampaikan langsung masalah dan kebutuhan yang mereka hadapi. Suasana diskusi berlangsung hangat dan terbuka, mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka.
Dalam kesempatan itu, Pipik Taufik Ismail menyoroti pentingnya pemahaman pemerintah desa terkait perubahan regulasi mengenai kewenangan dan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pemahaman yang tepat akan membantu desa dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah aspirasi prioritas mengemuka dari warga Desa Pusakajaya Selatan, antara lain:
Pengadaan armada sampah untuk meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan.
Pembangunan gedung olahraga sebagai fasilitas penunjang kegiatan pemuda dan masyarakat Pemasangan pagar di SMPN 2 Pedes untuk mendukung keamanan lingkungan sekolah.
Penambahan ruang kelas di SMAN 2 Pedes, mengingat kebutuhan sarana belajar yang terus meningkat Pemagaran area pemakaman umum agar lebih tertata dan nyaman bagi warga.
Pipik menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut akan ditampung dan diperjuangkan dalam pembahasan tingkat provinsi. Ia berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur desa, dan pelayanan publik.
“Semua masukan ini merupakan kebutuhan nyata masyarakat. InsyaAllah akan kami bawa dan perjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku agar bisa direalisasikan secara bertahap,” ucap Pipik.
Reses I ini berlangsung lancar dan mendapatkan respons positif dari masyarakat, yang merasa terbantu dengan adanya ruang dialog langsung bersama wakil rakyat dalam memperjuangkan pembangunan di lingkungan mereka.
