KARAWANG | Jelajahdesa.click – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Kabupaten Karawang dan Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Dusun Pasir Talaga II, Kabupaten Karawang, Senin (08/06/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta warga setempat yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi.
Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa kegiatan pengawasan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya harus hadir di tengah masyarakat untuk mewakili aspirasi mereka, khususnya di Desa Pasir Talaga ini. Saya mendapat tugas untuk melihat apakah program dan kinerja pemerintah sudah benar-benar dirasakan masyarakat. Kehadiran saya juga untuk menyerap aspirasi dan keluhan terkait kesehatan, pendidikan, UMKM, dan berbagai persoalan lainnya,” ujar Pipik.
Menurutnya, masyarakat juga perlu memahami berbagai program yang telah disiapkan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
“Masyarakat harus mengetahui seluruh program yang ada di Pemerintah Kabupaten Karawang. Contohnya saat ini, sektor UMKM sedang mendapatkan banyak perhatian dan dukungan dari negara sehingga harus dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, panitia pelaksana mengajak masyarakat untuk memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat yang hadir.
“Silakan ibu-ibu maupun masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada Kang Pipik agar dapat dibawa dan diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat,” kata panitia saat membuka acara.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam mengawasi pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui forum tersebut, berbagai usulan dan masukan dari masyarakat dihimpun untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut di tingkat pemerintahan.
Diharapkan, melalui kegiatan ini komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka sehingga berbagai persoalan yang berkembang di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah yang tepat sasaran.
(Aisah)
