Karawang , Jelajahdesa.click – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jabar X (Karawang–Purwakarta), Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Desa Laban Jaya, Kabupaten Karawang, Minggu (19/04/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan program serta arah kebijakan pemerintah daerah kepada warga. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Laban Jaya Munjid Faisal, S.M., aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta warga setempat.
Kepala Desa Laban Jaya, Munjid Faisal, berharap kehadiran anggota dewan dapat membawa perubahan nyata bagi pembangunan desa. Ia juga mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi.
“Kehadiran Kang Pipik di sini semoga membawa perbaikan bagi Desa Laban Jaya. Saya juga meminta masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dibantu dan diperbaiki, dengan harapan ada kontribusi nyata untuk kemajuan desa,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa anggaran pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Ia menyoroti pentingnya transparansi serta pemahaman masyarakat terhadap berbagai program pemerintah yang sedang berjalan.
“Anggaran yang ada di pemerintahan, termasuk program di Kabupaten Karawang seperti UHC, UMKM, pembangunan, dan lainnya, harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat juga harus mengetahui program-program tersebut agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat berhasil dihimpun. Mulai dari kebutuhan pengadaan ambulans desa—mengingat dari 12 desa di Kecamatan Pedes belum seluruhnya memiliki fasilitas tersebut—hingga persoalan ketersediaan air bersih bagi para petani.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan pertanyaan terkait intervensi kegiatan Posyandu. Pasalnya, Posyandu saat ini mengalami perkembangan. Jika sebelumnya hanya berfokus pada ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, kini cakupannya semakin luas dengan adanya Integrasi Layanan Primer (ILP), termasuk aspek sanitasi, air bersih.
Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Jawa Barat dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
(Aisah)
