Karawang, jelajahdesa.click – Pimpinan DPRD Kabupaten Karawang menegaskan komitmen perang terhadap persoalan banjir yang selama bertahun-tahun menghantui warga Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur. Tidak ingin sekadar hadir membawa bantuan saat bencana, DPRD meminta penanganan ekstrem dan berkelanjutan agar wilayah cekungan tersebut tidak lagi menjadi langganan genangan setiap musim hujan.
Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin turun langsung ke lokasi banjir bersama tiga Wakil Ketua DPRD, yakni H. Oma Miharja Rizki, Dian Fahrud Jaman, dan H. Tatang Taufik. Turut hadir pula anggota DPRD Karawang H. Erik Heryawan Kusumah yang juga merupakan penasehat Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang, bersama tim Rescue Karang Taruna Karawang.
Rombongan meninjau langsung kawasan terdampak banjir di Dusun Sumedangan dan Dusun Tegal Luhur. Di lokasi, bekas genangan air yang sempat mencapai setinggi dada orang dewasa masih tampak jelas. Sekitar 100 kepala keluarga terdampak dalam peristiwa banjir yang hampir setiap tahun terus berulang.
Secara geografis, wilayah tersebut berada di area cekungan yang lebih rendah dari sekitarnya, sehingga air mudah menggenang dan sulit surut. Kondisi ini diperparah dengan sistem drainase dan aliran sungai yang dinilai belum optimal.
“Kehadiran kami bukan hanya untuk melihat kondisi, tetapi membawa pesan tegas bahwa penanganan banjir harus naik kelas. Tidak cukup dengan respons darurat, harus ada solusi permanen,” tegas H. Endang Sodikin di lokasi.
DPRD Karawang juga menyoroti dampak lanjutan pasca-banjir yang kerap luput dari perhatian. Proses pemulihan yang bisa memakan waktu hingga satu bulan membuat ekonomi warga terpuruk. Kerusakan rumah, perabot, hingga lahan yang tidak bisa langsung digunakan menjadi beban berat bagi masyarakat.
“Bukan hanya soal mengeringkan air, tapi bagaimana pasca-banjir warga bisa bangkit kembali. Rumah, halaman, dan perabot yang rusak harus mendapat perhatian. Di sinilah negara hadir melalui pemerintah daerah,” ujarnya.
DPRD Karawang memastikan akan mengawal kebijakan anggaran agar program normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Dengan langkah konkret dan pengawasan berkelanjutan, DPRD berharap persoalan banjir di Desa Sukamakmur tidak lagi menjadi siklus tahunan yang merugikan masyarakat.
(Ripai)
