Jelajahdesa.click | Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara tanpa terkecuali, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, realitas di lapangan sering kali menghadirkan kontradiksi yang menyayat hati ketika benturan regulasi administratif dan faktor ekonomi merenggut hak dasar anak untuk mengenyam pendidikan formal secara normal.
Pengalaman empiris ini bermula dalam dua hari terakhir ketika saya mendampingi seorang anak gadis berusia 11 tahun bernama Karmila.
Kronologi dan Fakta Lapangan
Karmila sebelumnya mengenyam pendidikan di wilayah domisili ibunya. Namun, himpitan faktor ekonomi memaksa proses belajarnya terhenti (putus sekolah). Kompleksitas situasi hidupnya semakin bertambah tatkala sang ibu bersiap merantau ke luar negeri untuk bekerja, sementara ayahnya—yang kini bekerja sebagai seorang security baru di salah satu perumahan di sekitar wilayah kami—harus berpindah domisili. Di tengah transisi keluarga ini, Karmila memiliki satu keinginan yang sederhana namun mulia: ia ingin kembali bersekolah dan tinggal mengikuti domisili neneknya.
Pertemuan saya dengan Karmila terjadi secara tidak sengaja ketika ia sedang mengantarkan makanan untuk ayahnya. Saat dihampiri dan ditanya mengenai aktivitas pendidikannya, Karmila menunduk dan menjawab dengan lugas, “Saya pengen sekolah lagi, Pak.
Pernyataan lugu tersebut mengetuk nurani saya secara mendalam. Di usia yang seharusnya anak-anak mendapatkan ruang belajar formal yang ideal, Karmila justru terperangkap dalam pusaran ketidakpastian administratif dan ekonomi.
Benturan Birokrasi dan Dilema Solusi Instan
Sebagai warga yang berupaya mengawal hak anak, kami memahami bahwa sistem zonasi, regulasi PPDB, dan persyaratan administratif lainnya kerap menjadi tembok tebal yang sulit ditembus. Kami tidak tinggal diam; kami menempuh jalur prosedural dengan berdialog langsung ke pihak sekolah dan mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang untuk berkonsultasi serta mendorong agar Karmila mendapatkan akses pendidikan formal/normal.
Namun, jawaban yang kami terima justru memprihatinkan. Pihak dinas mengarahkan agar Karmila diakomodasi melalui jalur pendidikan non-formal, yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket A, B, atau C.
Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar yang miris: apakah anak-anak dari keluarga prasejahtera dan kurang mampu harus selalu dihadapkan pada solusi instan melalui jalur kesetaraan? Kami tidak memandang program kesetaraan seperti PKBM sebagai hal yang buruk—karena institusi tersebut memiliki peran mulia tersendiri. Akan tetapi, ketika birokrasi dan kakuya sistem zonasi serta administrasi menyingkirkan anak-anak dari sekolah formal, hal ini merupakan bentuk reduksi terhadap hak anak. Sistem seolah-olah menegasikan bahwa mereka yang tertinggal oleh zonasi dan keterbatasan ekonomi tidak layak mendapatkan bangku sekolah normal.
Kondisi ini menyedihkan dan mencerminkan masih rapuhnya keberpihakan sistemik terhadap anak-anak marjinal di Kabupaten Karawang. PKBM adalah alternatif yang baik, tetapi seharusnya tidak dijadikan jalan pintas birokratis untuk mengalihkan tanggung jawab negara dalam menyediakan akses pendidikan formal bagi anak usia sekolah dasar.
Celah Kebijakan dan Rekomendasi Solusi Formal
Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendidikan dasar adalah wajib bagi setiap warga negara. Terdapat celah regulasi dan diskresi kebijakan yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk menyelesaikan kasus khusus seperti yang dialami Karmila:
1. Jalur Diskresi Dinas (Kebijakan Afirmatif)
Permendikbud mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengatur adanya jalur afirmasi bagi anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, kepala dinas memiliki kewenangan diskresi untuk memberikan dispensasi khusus (case by case) bagi anak putus sekolah akibat perpindahan domisili keluarga atau masalah sosial-ekonomi.
2. Mutasi dan Perpindahan Peserta Didik Antar-Daerah
Berdasarkan prosedur operasional standar (POS) pendidikan, anak yang mengalami perpindahan domisili (dalam hal ini mengikuti neneknya setelah orang tua merantau/pindah) berhak mendapatkan uluran tangan dari dinas untuk disalurkan ke sekolah negeri terdekat melalui mekanisme mutasi atau penempatan khusus, mengabaikan batasan zonasi reguler yang bersifat kaku.
3. Peran Tim Layanan Pemulihan Pendidikan
Pemerintah daerah melalui Disdikbud memiliki instrumen untuk menangani anak tidak sekolah (ATS) agar kembali ke jalur formal, bukan secara otomatis dilempar ke jalur non-formal tanpa asesmen psikososial dan minat belajar anak yang mendalam.
Harapan
Kami sangat berharap masih tersisa ruang nurani, kelenturan birokrasi, dan celah kebijakan dari para pemangku kepentingan di Disdikbud Kabupaten Karawang untuk bersama-sama turun tangan membantu Neng Karmila. Pendidikan formal bukan hanya tentang ijazah, melainkan tentang bagaimana seorang anak usia 11 tahun mendapatkan hak tumbuh kembang, sosialisasi sebaya, dan lingkungan belajar yang layak di sekolah normal.
Negara, melalui instansi teknisnya, harus hadir bukan dengan birokrasi yang kaku, melainkan dengan solusi yang memanusiakan anak bangsa.
Oleh: Cucu Hidayat (Kang Cucu)
*Penggiat Seni, Budaya, dan Sosial*
