Karawang, Jelajahdesa.click – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X (Kabupaten/Kota Karawang dan Purwakarta) dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., MM., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Cikande, RW 01/RW 03, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jumat (06/03/2026) siang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh aparatur desa setempat, Ketua PAC dan pengurus ranting DPC PDI Perjuangan Kecamatan Cilebar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta warga setempat.
Dalam kesempatan itu, Pipik mendorong pemerintah desa di wilayah Kecamatan Cilebar agar lebih proaktif dalam mengusulkan berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pengelolaan kebersihan lingkungan. Ia meminta setiap dusun mempersiapkan Peraturan Dusun (Perdus) sebagai dasar pengajuan bantuan gerobak sampah.
“Untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Cilebar, silakan persiapkan Peraturan Dusun (Perdus). Ajukan kepada saya untuk kebutuhan gerobak sampah, nanti akan saya dorong kembali ke tingkat provinsi agar bisa direalisasikan,” ujar Pipik.
Selain itu, Pipik juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2027 mendatang Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana meluncurkan program pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL). Program tersebut bertujuan meningkatkan keamanan serta kenyamanan masyarakat, khususnya pada malam hari.
“Insya Allah pada tahun 2027 nanti provinsi akan mengeluarkan program PJU dan PJL. Mari kita bersama-sama menerangi Kabupaten Karawang, jangan sampai masih ada wilayah yang gelap dan membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Pipik mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di lingkungan masing-masing, termasuk terkait pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar dapat diperjuangkan melalui program pemerintah.
“Saya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak segan menyampaikan aspirasi apa pun, mulai dari kebutuhan lingkungan sampai pengembangan UMKM. Semoga semuanya bisa kita perjuangkan agar ke depan dapat terealisasi,” pungkasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga juga menyampaikan aspirasi dan pertanyaan terkait program Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan. Masyarakat mempertanyakan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang disebut-sebut berpengaruh terhadap sekolah negeri maupun swasta.
Selain itu, warga juga menyoroti kejelasan terkait honorarium bagi para guru honorer yang dinilai masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan.
(Heri)
