KARAWANG | JELAJAHDESA.CLICK – Polemik antara PT Vanesa Sukma Mandiri (VSM) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terkait pajak material bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang dikenal dengan pajak galian C, semakin memanas.
DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) akhirnya turun tangan dengan mendatangi langsung PT VSM pada Jumat (3/10/2025).
Kedatangan anggota Komisi IV DPRD Jabar, Taupik Ismail, didampingi Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM Provinsi Jabar, disambut oleh tim kuasa hukum PT VSM, Syarifudin SH.,MH., Dadi Mulyadi SH.,MH., dan Bowo SH.
Usai pertemuan, kepada wartawan, Syarifudin menjelaskan bahwa kedatangan DPRD Jabar ini dipicu oleh perbedaan interpretasi antara PT VSM dan Pemkab Karawang terkait jenis pekerjaan yang dilakukan.
“Objek pekerjaan PT Vanesa ini adalah cut and fill, namun Pemkab Karawang menggunakan parameter galian C,” ujar Syarifudin.
Ia menyarankan agar Pemkab Karawang memberlakukan retribusi, bukan pajak MBLB. Ia juga meminta agar DPRD Jabar dapat membantu memberikan kepastian hukum agar polemik ini tidak berlarut-larut.
“Kami sebagai pengusaha hanya meminta kepastian hukumnya saja. Pajak yang sudah masuk tidak apa-apa, bagi kami tidak masalah karena sudah masuk. Kepastian hukumnya saja seperti apa, baru sisanya kita akan bayar,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2013 yang menjadi acuan Pemkab Karawang sudah tidak relevan.
PT VSM sebelumnya ditarik pajak sebesar Rp 4,5 miliar oleh Pemkab Karawang atas aktivitas perdagangan tanah urugan di lahan milik PT Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) di kawasan Karawang New Industry City (KNIC). . PT VSM sendiri baru menyetor Rp 1,15 miliar dari total tagihan.
