Karawang, JELAJAHDESA.CLICK — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Rusman Kusnadi, ST, akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan publik terkait lemahnya pengawasan proyek infrastruktur di daerahnya. Dalam wawancara eksklusif pada Rabu (8/10/2025), Rusman menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem pengawasan, menerima kritik konstruktif, dan menindak tegas oknum pengawas maupun kontraktor yang tidak profesional.
Saya ini bagian dari kontrol masyarakat. Jadi kami tidak menutup diri terhadap kritik, selama itu membangun dan memang harus kami atensi,” tegas Rusman.
Keterbatasan Personel dan Tantangan Lapangan
Rusman mengakui bahwa pengawasan di lapangan masih memiliki banyak kekurangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah personel pengawas.
Kualitas pengawas di lapangan itu kan berbeda-beda. Kami sudah lakukan pelatihan, tapi personel terbatas, hanya 35 orang, sementara titik pekerjaan tersebar luas. Satu pengawas bisa mengawasi hingga lima lokasi,” jelasnya.
Dorong Transparansi dan Informasi Proyek
Untuk meningkatkan transparansi, Rusman menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kontraktor agar menampilkan gambar kerja di lokasi proyek.
Itu penting supaya masyarakat tahu apa yang sedang dikerjakan — mulai dari panjang, tinggi, hingga jenis pekerjaannya,” ujarnya.
Respons terhadap Kritik Media
Menanggapi kritik dari media yang menyebut Dinas PUPR tertutup terhadap konfirmasi, Rusman membantah tudingan tersebut, namun mengakui adanya kekurangan dalam komunikasi.
Kadang kami sedang rapat, pesan belum terbaca atau lupa ditindaklanjuti. Tapi ini jadi bahan koreksi kami. Ke depan, kami akan lakukan briefing lagi dengan para kepala bidang dan pengawas lapangan agar komunikasi lebih baik,” jelasnya.
Sanksi Tegas untuk Oknum Nakal
Rusman menegaskan bahwa pihaknya tidak segan memberi sanksi kepada pengawas maupun kontraktor yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional.
Kalau ada oknum pengawas yang tidak bertanggung jawab, tentu akan kami tindaklanjuti. Bisa dikurangi jumlah pengawasannya, bahkan dihentikan sementara,” tegasnya.
Proyek Tidak Sesuai Jangan Dibayar
Pernyataan paling tegas disampaikan Rusman ketika menanggapi proyek-proyek yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan atau harapan.
Kalau fungsinya hilang, ya jangan dibayar. Masih ada masa pemeliharaan enam bulan ke depan, itu kesempatan untuk memperbaiki,” ujarnya lugas.
Harapan untuk Proyek yang Lebih Berkualitas
Menutup wawancara, Rusman menyampaikan harapannya agar para kontraktor di Karawang dapat bekerja lebih profesional dan menghadirkan proyek-proyek infrastruktur yang monumental, fungsional, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
(Ripai)
