Karawang, JELAJAHDESA.CLICK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, PIPIK Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Dusun Payungsari II RT 01 / RW 04, Desa Payungsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Payungsari, Aep Ramdan Hidayat, serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparatur desa, dan warga setempat. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan antusiasme dan kepedulian terhadap pembangunan serta pengelolaan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, PIPIK Taufik Ismail menekankan pentingnya pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah, khususnya dalam konteks pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Kebetulan saya ditugaskan oleh Provinsi untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Payungsari. Ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan dari masyarakat, ujarnya.
Aspirasi dan Keluhan Masyarakat
Dalam sesi dialog terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, antara lain:
1. Permohonan bantuan program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)
2. Tingginya angka pengangguran di Desa Payungsari
3. Permasalahan sektor pertanian, terutama kebocoran tanggul yang menyebabkan ketimpangan distribusi air—sebagian lahan mengalami kekeringan, sementara lainnya kebanjiran
4. Saluran air yang tersumbat dan menimbulkan bau tidak sedap, khususnya di area jalan lingkar Desa Payungsari
5. Kemiskinan ekstrem dan rendahnya daya beli masyarakat, yang menjadi sorotan utama
Menanggapi berbagai masukan tersebut, PIPIK Taufik Ismail menyatakan komitmennya untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun daerah secara merata dan berkelanjutan.
Dengan keterlibatan aktif DPRD dalam proses pengambilan kebijakan, saya berharap berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, dapat segera ditangani secara konkret, tutupnya.
Peran DPRD dalam Pengawasan Pemerintahan
Kegiatan ini menjadi bentuk nyata peran legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, guna memastikan proses pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(Wahid/Aisah)
