Karawang | Jelajahdesa.click — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Mulyajaya, RT 004/RW 002, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Sabtu (11/04/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta keluhan terkait pembangunan di lingkungan mereka. Warga tampak antusias mengikuti jalannya acara dan aktif memberikan masukan.
Dalam kesempatan itu, Pipik menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya pada sektor pembangunan. Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, ia menyebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Silakan masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan. Kami di Komisi IV memang fokus pada pengawasan pembangunan, jadi partisipasi masyarakat sangat penting,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti GMPI Telukjambe Barat.
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi. Di antaranya terkait program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dinilai belum merata, terutama di wilayah RT 04 dan RT 01 yang masih belum tersentuh.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi saluran air di Dusun 1 yang meski telah beberapa kali dibangun, namun sering mengalami kerusakan
Kebutuhan sarana air bersih yang hingga kini belum terealisasi, meskipun sudah beberapa kali diajukan, juga menjadi sorotan.
Aspirasi lainnya yang disampaikan meliputi pembangunan jalan lingkungan (jaling), pemasangan tiang listrik, hingga penerangan jalan umum (PJU).
Warga berharap seluruh aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan dukungan DPRD Jawa Barat, agar pembangunan di Desa Mulyajaya dapat berjalan merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
(Toni) | Jelajahdesa.click — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Mulyajaya, RT 004/RW 002, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Sabtu (11/04/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta keluhan terkait pembangunan di lingkungan mereka. Warga tampak antusias mengikuti jalannya acara dan aktif memberikan masukan.
Dalam kesempatan itu, Pipik menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya pada sektor pembangunan. Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, ia menyebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Silakan masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan. Kami di Komisi IV memang fokus pada pengawasan pembangunan, jadi partisipasi masyarakat sangat penting,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti GMPI Telukjambe Barat.
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi. Di antaranya terkait program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dinilai belum merata, terutama di wilayah RT 04 dan RT 01 yang masih belum tersentuh.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi saluran air di Dusun 1 yang meski telah beberapa kali dibangun, namun sering mengalami kerusakan
Kebutuhan sarana air bersih yang hingga kini belum terealisasi, meskipun sudah beberapa kali diajukan, juga menjadi sorotan.
Aspirasi lainnya yang disampaikan meliputi pembangunan jalan lingkungan (jaling), pemasangan tiang listrik, hingga penerangan jalan umum (PJU).
Warga berharap seluruh aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan dukungan DPRD Jawa Barat, agar pembangunan di Desa Mulyajaya dapat berjalan merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
(Toni)
